ddiinad.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PENTINGNYA UPTD PEMBINAAN DA’I DAN LEMBAGA-LEMBAGA DAKWAH

E-mail Cetak PDF

Maksud dan Tujuan

Menyahuti berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanahkan pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah, maka dibentuklah Dinas Syariat Islam sebagai salah satu SKPD yang menjalankan amanah tersebut. Mengingat kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh sebuah dinas yang baru berusia 6 tahun dan besarnya volume kerja yang dihadapi; meliputi penyiapan soft ware (instrumen hukum) pelaksanaan syari’at Islam, penyiapan hard ware (sarana dan prasarana) pendukung terlaksananya syariat Islam, juga yang tidak kurang  pentingnya adal;ah penyiapan sumber daya manusia (brain ware) sebagai subyek dari pelaksanaan syariat Islam itu sendiri. Fungsi terakhir inilah yang memerlukan suatu unit pelaksana teknis tersendiri yang akan menyusun rencana, pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah seluruh Aceh, pengawasan serta mengevaluasi program tersebut di lapangan. Layaknya sebuah lembaga teknis, khususnya berkaitan dengan pembinaan, mempunyai maksud dan tujuan mempercepat proses kerja-kerja dari dinas di mana unit teknis tersebut berada. Target akhir dari Dinas Syariat Islam adalah adanya sejumlah instrumen hukum yang mengatur semua dimensi kehidupan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Islam dan terkoordinasinya semua lembaga penegak hukum untuk melakukan proses hukum bagi yang melanggar, serta upaya meminimalisir resistensi dari masyarakat terhahap aturan yang ada setelah proses pemahaman (sosialisasi) dilakukan,  sehingga lahirlah masyarakat yang aman dan sejahtera (baldatun thaibatun warabbul ghafur). Upaya penyadaran sumber daya manusia (lewat pembinaan dan sosialisasi oleh da’i) akan perlunya kepatuhan untuk hidup dengan aturan hukum Islam (yang sudah disusun oleh dinas dan melewati proses positifikasi bersama-sama legislatif) menjadi maksud dan tujuan dibentuknya sutau pelaksana teknis yang diberi nama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah di Dinas Syariat Islam. 

Tugas dan Sasaran yang akan Ditangani

  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah adalah perangkat Teknis Dinas Syariat Islam yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
  2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
  3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah mempunyai tugas mengkoordinasikan tenaga fungsional, melaksanakan pengelolaan kegiatan Da’i Perbatasan, Pengembangan Syiar Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan melakukan sosialisasi program dan hasil kerja Dinas Syariat Islam ke masyarakat.
  4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah berkoordinasi dengan unit dan atau lembaga terkait memonitor daerah-daerah perbatasan dan rawan dari aksi kristenisasi
  5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah berkoordinasi dengan unit dan atau lembaga terkait melakukan pendataan, pembinaan dan bimbingan kepada da’i dan khatib.
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah berkoordinasi dengan unit dan atau lembaga terkait membentuk daerah/desa-desa binaan sebagai pilot project miniatur perkampungan Islam.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah berkoordinasi dengan unit dan atau lembaga terkait melatih tenaga da’i secara reguler untuk ditempatkan di daerah-daerah yang tidak ada tenaga da’i.
  8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah membina  Lembaga-Lembaga Dakwah lokal, dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional melalui program Perkampungan Kerja dan Pertukaran Da’i.

 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, UPTD Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah mempunyai tugas:

  1. Perencanaan, pengembangan dan koordinasi dengan lembaga/organisasi Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah lokal, nasional dan internasional;
  2. Penyiapan tenaga fungsional Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah;
  3. Pelaksanaan Monitoring/Pengawasan tenaga fungsional Da’i;
  4. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah;
  5. Penyiapan Peta Dakwah;
  6. Pengembangan dan penyemarakan Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah dan Syiar Islam;
  7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD.

 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana di maksud di atas, Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) mempunyai kewenangan sebagai berikut : 

a.       Membantu Kepala Dinas didalam mengatur pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan kegiatan Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah dan Syiar Islam sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

b.      Memfasilitasi dan melaksanakan pelayanan teknis terhadap Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah dan syiar Islam;

c.       Membina secara terus menerus dan berkesinambungan para da’i perbatasan yang sedang bertugas di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara,Kota Subulussalam dan Aceh Tamiang, agar para da’i  tersebut dalam melaksanakan tugas bermanfaat kepada masyarakat muslim di desa-desa mereka bertugas.

d.      Melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam pembinaan

e.       Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait dibidang Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah dan Syiar Islam;

f.       Melaksanakan pengumpulan data baik jumlah maupun kegiatan lainnya yang ada di kawasan UPTD Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah;

g.      Melaksanakan penerapan prinsip Program Manajemen Mutu Terpadu hasil UPTD Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah

h.      Menyelenggarakan ketata usahaan UPTD Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah; 

Susunan Organisasi

1.      Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a.       Kepala UPTD  b.      Sub Bagian Tata Usaha   c.       Kelompok jabatan fungsional

2.  Bagan susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

a.       Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undanagn yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi;

b.      Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Isalamiyah;

c.       Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas UPTD

d.      Melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan Organisasi Lainnya yang menyangkut dengan Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah.

e.       Melakukan Konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan pimpinan instansi teknis dan organisasi terkait lainnya yang menyangkut bidang Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah dan Syiar Islam;

f.         Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; 

Sub Bagian Tata Usaha

1.      Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan UPTD di Bidang pembinaan administrasi;

2.      Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala UPTD Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga, Perlengkapan, Surat Menyurat, Kearsipan, dan Pelaporan kegiatan Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah, hubungan masyarakat, perpustakaan maupun pelayanan administrasi di lingkungan UPTD dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
  2. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi, Kepegawaian, Keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
  3. Penyiapan data, inventarisasi bahan dan alat di lingkungan UPTD; dan
  4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

1.      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud di atas, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjangan jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan ketrampilan/keahliannya;

2.      Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur berdasarkan usulan Kepala UPTD melalui Kepala Dinas;

3.      jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

4.      Jenis jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kepala UPTD dan Kasubbag Tata Usaha di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur bardasarkan usulan dari Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Dalam hal  Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya; Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Eselon Jabatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Da’i dan Lembaga-Lembaga Dakwah Islamiyah pada Dinas Syariat Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam sebagai berikut :

  1. Kepala UPTD                              Eselon III.a
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha          Eselon IV.a

 Tata Kerja1.      Dalam melaksanakan tugasnya unit kerja UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokonya masing-masing;2.      Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait3.      Setiap pimpinan unit kerja UPTD berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya;4.      Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasanya;5.      Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;6.      setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja 

PembiayaanSegala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA NAD) melalui Dinas Syariat Islam Provinsi Naggroe Aceh Darussalam;   

LAST_UPDATED2  
Baner

Arsip Berita lama

Polling

Pendapat Anda Tentang Pemerintahan Irwandi...?
 

Siapa Online?

Kami memiliki 2 Tamu online

Statistics

Sistem Operasi : Linux p
PHP : 5.2.10
MySQL : 5.1.39
Waktu : 18:30
Caching : Nonaktif
GZIP : Nonaktif
Anggota : 2148
Konten : 83
Web Link : 5
Jumlah Kunjungan Konten : 215279

Random Image

No images

Related Items